BANTUL - Trijaya FM Yogyakarta, Upacara tradisi saparan yang telah dilakukan bertahun-tahun dan entah kapan dimulai karena merupakan tradisi nenek moyang dilakukan ratusan warga dusun Gunting Gilabgharjo Pandak Bantul. Untuk tahun 2010 ini jatuh pada Jumat (4/2/2010) di Padepoakan Sendang Plempoh yang merupakan tempat untuk mengadakan kenduri secara bersama-sama. Acara dihadiri Wabup Drs. Soemarno Prs, Ketua TP PKK Hj. Ida Idham Samawi jajajaran Muspika Pandak, Lurah Desa Gilangharjio Ir. Aan Sumarno dan jajaran perangkat desa.

Supriyanto, SE Kabag Pemerintahan Desa Gilangharjo mengatakan upacara tradisi saparan dusun Gunting Gilangharjo sudah rutin digelar setiap tahun pada jumat pon bulan sapar secara sederhana. Namun Karena tahun ini hari jumat pon tidak ada dalam tanggalan Jawa, maka upacara saparan dilaksanakan pada hari kamis pon bertempat Padepoakan Sendang Plempoh.

Menurutnya upacara saparan merupakan wujud ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas berkah dan karunianya kepada warga Gilangharjo. Dengan rejeki yang diberikan warga berharap lewat tradisi saparan bisa dinikmati bersama warga lain dan kegiatan tersebut bisa menjadi obyek menarik wisatawan dalam mendukung Gilangharjo sebagai rintisan desa wisata.

YOGYAKARTA – Trijaya FM Yogyakarta, Keberadaan UU  Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama dinilai cukup dilematis. Sayangnya, kalangan agamawan juga tidak siap menyikapi adanya perbedaan tafsir isi UU tersebut dengan bijaksana dan sering menggunakan langkah-langkah kekerasan sebagai jalan keluar.

“ Ya memang dilematis. Kalau dicabut nanti ditakutkan timbul anarki sosial kalau tak boleh dikatakan penyimpangan. Kalau masih tetap ada kadang digunakan justifikasi kelompok garis keras untuk berbuat anarki juga,” kata Koordinator Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY KH Abdul Muhaimin, Kamis (4/2/2010) usai bertemu Sri Sultan HB X di Kepatihan.

Muhaimin menambahkan dengan kondisi tersebut maka yang dibutuhkan saat ini adalah kedewasaan semua pihak, baik masyarakat, aparat hingga kaum agamawan menyikapi adanya perbedaan sehingga tidak akan menimbulkan konflik di kemudian hari.

SLEMAN – Trijaya FM Yogyakarta, Dua mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 melaporkan Wakil Presiden Boediono ke Polda DIY di jalan ringroad utara Sleman Yogyakarta. Keduanya adalah pantia anggaran (Panggar) Cinde Laras Yuliato, dan Nanda Irwan. Boediono dianggap ikut bertanggung jawab terhadap pemotongan pajak penghasilan PPH 21 terhadap Dana Purna Tugas (DPT) anggota DPRD tersebut.

Menurut Cinde Laras, Boediono selaku Menteri Keuangan pada waktu itu harus ikut bertanggungjawab terhadap pemotongan dana purna tugas yang dinilai telah menjadi haknya. Dana Purna Tugas yang diterimanya dianggap sebagai uang korupsi, namun Cinde mempertanyakan bagaimana dengan yang memotong pajaknya.

“Saya melaporkan menteri keuangan, karena di dalam kop surat Pajak, tertulis departemen keuangan. Jadi saya melaporkan menteri keuangan pada waktu itu yang dijabat oleh Pak Boediono yang sekarang menjabat wakil presiden”, terang Cinde Laras di Mapolda DIY (Kamis, 4 Pebruari 2010).