SLEMAN – Trijaya FM Yogyakarta, Labuhan merapi yang merupakan upacara adat fenomenal yang dilaksanakan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam rangka peringatan jumenengan Ndalem Sri Sultan Hamengkubuwono X kembali digelar. Labuhan ini diselenggarakan setiap tanggal 30 bulan Rejeb penanggalan Jawa di rumah juru kunci gunung Merapi Ki Surakso Hargo atau Mbah Marijan Kinahrejo Umbulharjo Cangkringan Sleman.

Menurut legenda pelaksanaan labuhan Merapi berkaitan erat dengan latar belakang sejarah Kyai Sapu Jagad, Empu Rama, Empu Ramadi, Krincing Wesi, Branjang Kawat, Sapu Angin, Mbah Lembang Sari, Mbah Nyai Gadhung Wikarti dan Kyai Megantoro yang kesemuanya sebagai penguasa di Gunung Merapi.

Kasi sejarah, nilai dan tradisi dinas kebudayaan dan pariwisata Sleman Anas Mubakir menyatakan prosesi Labuhan Merapi diawali pada hari Senin 12 Juli 2010 pada pukul 09.00 WIB berupa srah-srahan ubarampe secara simbolis dari Kraton Ngayogyakarta oleh utusan Ngarsa Dalem Sri sultan HB X kepada Camat Cangkringan. Dilanjutkan dengan penyerahan kepada juru kunci gunung Merapi Ki Surakso Hargo.

YOGYAKARTA – Trijaya FM Yogyakarta, Munculnya beberapa kasus terkait penyalahgunaan media atau jejaring sosial yang saat ini marak terjadi, dapat ditekan jika masyarakat mampu melihat dan memanfaatkan secara bijaksana dan selektif terhadap media sosial seperti Facebook (FB). Pengamat komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Iqbal, M.Si mengatakan tidak ada yang salah dengan media. FB merupakan sebuah media sosial dan perluasan cara masyarakat dalam berkomunikasi.

 “Namun yang menjadi permasalahan ketika tulisan atau ungkapan ekspresi dalam FB tersebut dapat menyakiti atau merugikan orang lain,’ kata Iqbal, Rabu (17/2/2010).

SLEMAN – Trijaya FM Yogyakarta, Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Yunahar Ilyas LC, menyatakan nikah siri sudah memenuhi persyaratan hukum islam yang tidak dicatatkan di KUA. Secara umum menurutnya nikah siri lebih banyak merugikan kaum perempuan karena tidak adanya jaminan hukum. “Jika suaminya tiba-tiba pergi, nanti tidak bisa menuntut ke pengadilan, anaknya tidak bisa menuntut hak waris dari orangtuanya,” terang Yunahar (Rabu, 17 Pebruari 2010).

 MUI sendiri menurut Yunahar sangat berhati-hati membuat fatwa nikah siri. Fatwa MUI menyebutkan nikah siri sah, tapi kharam jika menimbulkan mudhorot.

 Yunahar sendiri berpendapat, nikah siri tidak baik  dan tidak menguntungkan sehingga seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan. Jika ada yang nikah siri seharusnya diminta untuk mencatatkannya di KUA, tidak perlu nikah ulang. Dan jika tidak mau mencatatkan juga baru mereka mendapatkan sanksi administratif.

Sanksi hingga pidana bagi pelaku nikah siri  menurut Yunahar terlalu jauh. “Kalau mau mempidanakan, pidanakan pelacuran dulu. Ada prioritaslah, kan ada pelacuran, pezinahan, kumpul kebo yang jelas-jelas tidak sah, kenapa tidak itu dulu,” kata Yunahar.