Cheap Web HostingFree Website TemplatesFree Joomla TemplatesFree MoneyPoze DesktopImagini DesktopDeposit PokerFree Poker Money No Deposit BonusFree Joomla 1.6 Templates

PostHeaderIcon Sri Purnomo Membantah Beri Bantuan Dalam Sambang Desa

SLEMAN – Trijaya FM Yogyakarta,  Wakil bupati Sleman yang juga calon Bupati Pemilukada 2010 membantah menunda pencairan untuk aspalisasi hingga Mei 2010 mendekati pelaksanaan Pemilukada. Menurutnya jika anggaran belum turun jelas ada alasannya, bukan karena sebab lain.

 

Ditemui usai menghadiri musyawarah Java Promo hari ini Sri Purnomo menyatakan sambang desa ataupun acara kemasyarakatan lain yang didatanginya karena itu merupakan tugasnya. “Saya hanya melaksanakan tugas biasa dan saya bekerja seperti ini. Sekarang kalau datang kesini dikira apa? Tadi malam saya juga jadi keynote speaker dalam acara suatu lembaga mahasiswa. Kalau dikira curi start malah saya dikira tidak bekerja”, ujar Sri Purnomo Rabu, 3 Pebruari 2010.

 

Anggaran sambang desa yang dipermasalahkan banyak kalangan menurut Sri Purnomo sebenarnya tidak ada permasalahan Sri Purnomo menyatakan dirinya bekerja secara alami untuk masyarakat.

 

Dalam sambang desa, lanjut Sri Purnomo dia tidak pernah bicara masalah program, karena dia datang atas undangan dari masyarakat.  

 

Sedangkan untuk bantuan, Sri Purnomo mengaku tidak pernah memberikan bantuan-bantuan dalam acara tersebut. Masyarakat yang mengadakan  dan tidak dianggarkan oleh pemerintah.

 

”Menyerahkan dana bantuan,  dilihat saja saya menyerahkan bantuan dimana buktinya ada tidak. Bisa dilihat. Di turi, masyarakat minta kalau sesuai prosedur ya diberi. 12 ton aspal dimoyudan, saya tidak berikan aspal dimoyudan. Kalau aspal yang turun sekarang itu kan hasil pembelian dari APBD 2009 perubahan. Jadi kan itu kalau minta mereka diberi setelah dicek SKPD sudah disiapkan sarana-prasarananya belum. Tingkat kesiapan masyarakat seperti apa. Kalau prinsipnya masyarakat minta bantuan pemerintah memberi”,  kata Sri Purnomo.

 

Sedangkan terkait dengan rencana DPRD yang akan memanggil Wabup dan jajaran, Sri Purnomo tidak mau berkomentar. ”Makanya saya belum mengatakan sesuatu yang belum mengerti saya tidak mau mengandai-andai yang belum saya mengerti”,  tambah Sri Purnomo. (real)

 

 

PostHeaderIcon Fasilitas Negara Untuk Politik Praktis, Pejabat Pemkab Bantul Akan Dilaporkan ke Mendagri dan Menpan

BANTUL – Trijaya FM Yogyakarta,  Meski telah dilaporkan ke Panwaslu terkait penggunaan Kantor Inspektorat, Pemkab Bantul untuk kegiatan politis praktis, yang melibatkan Wakil Bupati Bantul Sumarno, PRS, Kepala Inspektorat Subandrio dan Asek III Pemkab Bantul Bedjo Utomo. Agus Sumartono sebagai pihak yang menangkap basah aktivitas pejabat Pemkab Bantul berencana akan melaporkan kejadian tersebut ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan).

 

Kepada wartawan, Agus Sumartono yang juga anggota Komisi A, DPRD Provinsi DIY itu menyatakan penggunaan fasilitas negara seperti kantor Inspektorat yang digunakan untuk entri data dukungan kepada cabup-cawabup tertentu untuk kepentingan Pemilukada pada tanggal 23 Mei 2010 mendatang tidak dibenarkan. Selain itu PNS yang terlibat dalam politik praktis telah melanggar sumpah jabatan sebagai PNS yang seharusnya bertindak netral.

 

“Kantor Inspektorat adalah gedung fasilitas Negara sehingga tidak diperkenankan untuk kegiatan politik praktis seperti entri data dukungan kepada cabup-cawabup tertentu”kata Agus Sumartono, Rabu, 3/2/2010

 

Read more...

 

PostHeaderIcon PT KA Daops VI Batal Naikkan Tarif KA Prameks

YOGYAKARTA – Trijaya FM Yogyakarta, PT KA Daops VI akhirnya batal menaikan tariff kereta api Prambanan Ekspres (Prameks) tanggal 1 Februari kemarin. Rencananya Daops VI akan menaikkan tariff kereta Prameks tujuan Solo-Sukoharjo dan sebaliknya dari Rp 8000 menjadi Rp 10.000. Kahumas Daops VI Eko Budiyanto mengatakan pembatalan kenaikan tariff Prameks disebabkan adanya pencermatan di lapangan yang menyatakan bahwa pemberian pelayanan dan fasilitas kepada para konsumen masih belum optimal.

 

“ Memang rencanya kita mau naikan tiket Prameks namun melihat belum optimlanya pelayanan yang kita berikan maka kita batalkan atau tunda dulu,’ kata Eko, Rabu (3/2/2010).

 

Eko menambahkan sebenarnya jika dihitung untuk operasional KA prameks dengan harga sekarang masih merugi. Idealnya, ujar Eko harga tiket prameks tersebut sebesar Rp 8638 untuk tiap penumpang. Sehingga untuk menaikan tariff Prameks sebenarnya dinilai masih wajar.

 

Read more...

 

PostHeaderIcon Pembangunan Perumahan Di Sleman Harus Sesuai Peraturan

SLEMAN – Trijaya FM Yogyakarta, Tingginya minat masyarakat untuk membangun perumahan di  Kabupaten Sleman, baik di kawasan perkotaan maupun di pedesaan membuat Pemkab Sleman berupaya untuk mengatur perkembangan perumahan. Hal tersebut telah ditegaskan dengan keluarnya Peraturan Bupati No. 11 tahun 2007 tentang pengembangan perumahan.

 

“Keluarnya Peraturan Bupati tersebut dimaksudkan untuk memberi arah pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional juga pertumbuhan bisnis perumahan. Selain itu juga melestarikan kawasan lindung dan konservasi sesuai RTRW. Bahkan juga sekaligus untuk melindungi masyarakat dan konsumen perumahan”, terang Kabag Humas Pemkab Sleman Endah Sri Widiatuti (Rabu, 2 Pebruari 2010)

 

Peraturan Bupati tersebut lanjut Endah, dimaksudkan untuk mengendalikan peralihan fungsi lahan pertanian dan kawasan lindungan. Peraturan Bupati tersebut tidak hanya mengatur luas kapling yang harus dipenuhi oleh setiap pembangunan perumahan, tetapi juga mengatur luas lahan terbangun yakni luasan bangunan yang terbangun dalam suatu area perumahan termasuk didalamnya fasilitas umum dan fasilitas sosialnya.

 

Read more...

 

LIVE STREAMING

Anda Pengunjung ke:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday124
mod_vvisit_counterYesterday82
mod_vvisit_counterThis week206
mod_vvisit_counterThis month764
mod_vvisit_counterAll18660
Who's Online
We have 2 guests online